Kekuasaan Militer di Indonesia

Indonesia dua kali sudah dipimpin oleh kalangan militer. Pertama dipimpin oleh Letkol Soeharto dan kedua oleh Letjen Susilo Bambang Yudhoyono. Dikarenakan perbaikan yang sangat pesat pada era awal pemerintahan Soeharto, masyarakat kemudian menganggap bahwa Indonesia lebih tepat bila dipimpin oleh kalangan militer, dan kembali memilih presiden dari kalangan militer setelah dipimpin tiga presiden dari non militer. Meskipun Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono sama-sama berasal dari militer, namun dalam prakteknya mereka berbeda. Menurut Soeharto untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi maka diperlukan stabilitas. Untuk mewujudkan stabilitas ini, Soeharto mempercayakan sepenuhnya kepada militer, dengan menempatkan aparat militer dalam mengelola pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Langkah yang diambil oleh Soeharto ini dianggap terkait dengan latar belakang kepemimpinannya dalam militer. Model kepemimpinan yang diterapkan oleh Soeharto lebih mirip sebagai pemerintahan junta militer. Sedangkan model kepemimpinan yang diterapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sangat jauh dari kesan junta militer, malah terkesan jauh lebih demokratis dibandingkan Soeharto. Bahkan Susilo Bambang Yudhoyono beberapa kali dikritik karena seolah mengabaikan militer, terutama dalam masalah anggaran. Susilo Bambang Yudhoyono tampaknya ingin menyeimbangkan antara prioritas perkembangan demokrasi dan ekonomi.

Pertanyaannya adalah mengapa militer di Indonesia memiliki pengaruh yang kuat dalam politik dan kekuasaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kita kembali ke masa lalu ketika Indonesia berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaannya. Ada banyak pihak yang merasa berjuang atas kemerdekaan Indonesia diantaranya adalah Kaum Terpelajar, Aktifis Komunis dan Militer. Para kaum terpelajar inilah yang menggagas sejak awal agar terbentuk negara Indonesia yang merdeka. Mereka berjuang dengan berbagai bentuk organisasi yang bergerak dalam bidang politik dan pendidikan. Gagasan kemerdekaan ini kemudian juga mendorong para aktifis komunis untuk melakukan pergerakan, terutama dengan mengajak elemen buruh dan petani yagn merupakan kaum proletar. Perjuangan yang mereka lakukan adalah melalui tuntutan-tuntutan para buruh dan petani yang dibarengi dengan aksi mogok, dan bahkan dengan aksi kekerasan atau perlawanan bersenjata. Gagasan kemerdekaan Indonesia ini juga menggugah kalangan militer, terutama setelah mendapatkan pelatihan militer yang lebih intensif saat zaman penjajahan Jepang, dengan didirikannya pasukan Pembela Tanah Air (PETA). Setelah Indonesia merdeka, Belanda ingin kembali membangun pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hal ini mendapat penolakan dari semua kalangan yang merasa telah bersusah payah dalam mengupayakan kemerdekaan Indonesia ini, termasuk dari militer. Dibawah pimpinan Jendral Sudirman, militer Indonesia melakukan perlawanan di beberapa wilayah Indonesia, terutama Jawa. Sejak saat inilah kemudian sering terjadi kesalahpahaman antara militer yang melakukan perjuangan fisik di garis depan, dan para politikus yang berjuang secara diplomatik. Militer merasa bahwa upaya-upaya perundingan yang dilakukan oleh para diplomat Indonesia hanya akan memperlemah posisi Indonesia. Militer merasa bahwa dengan perlawanan bersenjata kekuatan bangsa Indonesia akan terbukti dan diakui oleh dunia, termasuk oleh penjajah. Akhirnya tanpa ada koordinasi dari para pemimpin dan diplomat Indonesia, militer melakukan pergerakan sendiri.

Ketika Belanda akhirnya memutuskan untuk menarik diri dari Indonesia, militer merasa memiliki andil yang sangat besar. Jasa militer atas kemerdekaan Indonesia ini dianggap layak untuk diberi penghargaan dengan memberikan porsi kekuasaan kepada militer. Oleh karena itu Jendral A.H. Nasution merumuskan gagasan “dwifungsi” pada angkatan bersenjata, dimana tentara memiliki dituntut untuk memiliki dua fungsi dalam tugasnya yakni fungsi dalam pertahanan dan keamanan serta fungsi dalam pembangunan sosial masyarakat. Fungsi angkatan bersenjata dalam pembangunan sosial masyarakat ini kemudian diaktualisasikan dalam bentuk ikut mengambil keputusan dalam penentuan kebijakan pemerintahan termasuk dalam pembuatan perundang-undangan. Sejak saat itu angkatan bersenjata kemudian memiliki perwakilan di Legislatif. Akhirnya militer menjadi kekuatan politik tersendiri dengan kepentingan mereka sendiri.

Ketika Wilopo memimpin pemerintahan, terdapat dua buah kebijakan yang mulai mengusik kekuatan militer. Pertama adalah pembebasan tahanan politik peristiwa pemberontakan PKI 1948 dan kedua adalah demobilisasi anggota militer. Sejak saat itu muncullah empat kutub politik yang dominan di Indonesia yakni Nasionalis, Militer, Islam dan Komunis. Keempat kutub ini sama-sama mengincar dominasi kekuasaan atas bangsa ini. Lambat laun Presiden Soekarno akhirnya berhasil didekati dan semakin dekat dengan PKI. Hal ini kemudian memunculkan dua aliansi utama yang saling curiga dan saling menunggu untuk bergerak menguasai keadaan, yakni PKI-PNI (komunis-nasionalis) versus Islam-Militer. Kemudian terjadilah peristiwa G 30S PKI, dimana terjadi pembunuhan terhadap para pemimpin militer, terutama angkatan darat. Hal ini memicu reaksi militer (angkatan darat) dan umat islam untuk menumpas komunisme dan yang dekat dengan komunis (PNI). Akhirnya kedua aliansi (PNI-PKI) tersebut dapat disingkirkan. Sejak pemerintahan Soeharto (yang berasal dari militer) naik tahta, hubungan Islam dengan militer tampak baik-baik saja. Namun sejarah pemberontakan umat Islam atas nama Darul Islam dengan Tentara Islam Indonesianya membuat kalangan militer khawatir akan terulang kejadian yang sama. Akhirnya militer dengan “cara baik-baik” mulai membungkam kekuatan-kekuatan politik penting yang berasal dari kalangan umat Islam seperti Natsir dan A.M. Fatwa. Dengan demikian posisi militer di puncak kekuasaan semakin mantap.

Dengan tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998, tuntutan agar militer melepas diri dari politik dan kekuasaan semakin kuat. Akhirnya pada tahun 2000 militer melakukan reformasi dan mengembalikan diri mereka ke ranah pertahanan dan keamanan. Dwifungsi angkatan bersenjata kemudian dibubarkan secara resmi. Meskipun begitu militer tetap memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat. Salah satu bentuknya adalah banyaknya alumni militer yang berperan penting dalam perpolitikan nasional maupun lokal setelah era reformasi, namun hal tersebut lebih merupakan ambisi pribadi daripada mewakili institusi asal mereka (militer).

Militer sangat penting dalam sebuah negara, termasuk juga di Indonesia. Militer menjamin keamanan dan pertahanan suatu negara dari ancaman-ancaman fisik yang berasal dari luar dan dalam. Namun ketika militer masuk ke dalam dunia politik, maka akan terjadi dinamika politik yang tidak sehat. Politik sebenarnya terkait dengan langkah-langkah untuk dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan agar sesuai dengan apa yang dikehendaki, yang tentunya bersifat baik untuk semua. Namun sering kali politik sangat erat kaitannya dengan perebutan kekuasaan dalam suatu negara. Perebutan kekuasaan ini kadang dilakukan dengan berbagai cara, termasuk cara yang tidak baik. Oleh karena itu kadang politik dianggap "kotor" oleh sebagian orang. Apabila militer masuk dalam perpolitikan, dan melakukan cara "kotor", maka hal tersebut akan sangat berbahaya, karena untuk menyingkirkan lawan politiknya militer dapat menggunakan kekuatan senjata, seperti yang dilakukan saat menghadapi lawan negaranya. Bahkan kadang musuh politik dianggap sebagai musuh negara.

Sebenarnya melarang militer secara total masuk ke dalam politik bukanlah tindakan yang tepat. Karena bagaimanapun militer juga memiliki hak untuk berpolitik. Namun melihat iklim politik di Indonesia yang penuh dengan intrik-intrik "kotor" seperti saat ini, maka militer hendaknya berlepas diri demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap militer dan demi menjaga agar situasi carut marut politik hanya terjadi di kalangan elit saja, jangan sampai masyarakat awam juga terjerat. Saat ini mungkin lebih tepat bagi kalangan militer yang ingin berpolitik untuk masuk secara personal dan tidak membawa-bawa institusinya.

Indonesia twice led by the military. The first was led by Lieutenant Colonel Suharto and the second by Lieutenant General Susilo Bambang Yudhoyono. Due to the very rapid improvement at the beginning of the Soeharto era, people then assume that Indonesia is more precise when led by the military, and re-elect the president from the military once led by three presidents of non-military. Although Soeharto and Susilo Bambang Yudhoyono, both derived from the military, but in practice they are different. According to Suharto, to realize the economic growth it is necessary to stability. To achieve this stability, Suharto entrusted entirely to the military, by placing military officers in managing the government from the central to local level. Measures taken by Soeharto were thought to be associated with a background in military leadership. Leadership model that adopted by the Soeharto government was more like a military junta. The leadership model adopted by Susilo Bambang Yudhoyono is very far from the impression of the military junta even impressed far more democratic than Suharto. Even Susilo Bambang Yudhoyono has several times been criticized for ignoring as the military, especially in budget issues. Susilo Bambang Yudhoyono seems to want to balance between democracy and economic development priorities.



The question is why the military in Indonesia has a strong influence in politics and power? To answer this question, we should go back to the past when Indonesia was struggling to seize and retain its independence. There are many who feel fighting for the independence of Indonesia includes The Educated, activist of the Communist and the Military. The intellectuals, who suggested this was from the beginning in order to form an independent state of Indonesia. They struggle with various forms of organization that is engaged in politics and education. The idea of ​​independence is then also encourage activists to make the communist movement, especially with workers and farmers took elements of the proletariat. Because they do is through the demands of the workers and peasants who accompanied the strike, and even with violence or armed resistance. The idea of ​​the independence of Indonesia is also evocative of the military, especially after getting a more intensive military training during the Japanese colonial era, with the establishment forces Defenders of the Homeland (PETA). After Indonesian independence, the Netherlands want to re-establish the Dutch East Indies colonial administration. It got a rejection from all walks of life who felt he had to struggle in seeking the independence of Indonesia, including from the military. Under the leadership of General Sudirman, Indonesia's military fought in some parts of Indonesia, especially Java. Since then frequent misunderstanding between the military, which performs a physical struggle on the front lines, with politicians, who fought diplomatically? The military feels that the efforts of negotiations conducted by the Indonesian diplomat would only weaken the position of Indonesia. The military felt that the armed resistance would prove the power of the Indonesian nation and recognized by the world, including by the invaders. Finally, without any coordination of the leaders and diplomats of Indonesia, the military was doing its own movement.

When the Netherlands decided to withdraw from Indonesia, the military was having a very large stake. Military services on the independence of Indonesia were deemed worthy to be rewarded by giving portion of power to the military. Therefore General A.H. Nasution formulate the notion of "dual function" in the armed forces, where the army has claimed to have two functions in a task that is a function in defense and security and social development functions in society. The function of the armed forces in the social construction of society is actualized in the form of decision-making involved in determining policy, including the creation of legislation. Since then the armed forces have a representative in the Legislature. Finally, the military became a separate political force with their own interests.

When Wilopo lead the government, there are two policies that began to harass the military forces. The first event is the release of political prisoners PKI rebellion in 1948 and the second is the demobilization of military personnel. Since then came the four dominant political poles in Indonesia, namely the Nationalists, the Military, Islam and Communist. These four power poles were both eyeing the domination of this nation. Gradually, the President was approached and closer to the PKI. This then raises two main alliances that mutual suspicion, and mutually waiting to move the situation under control, the PNI-PKI (communist-nationalist) versus Islam-Military. Then came the events of G 30S PKI, where the killing of military leaders, especially the army. This triggers a reaction of the military (army) and the Muslims to crush communism and those close to the communists (PNI). Eventually the two alliances (PNI-PKI) can be removed. Since Suharto (who came from the military) to the throne, Islam's relationship with the military seemed fine. But the history of the revolt of Muslims, on behalf of Darul Islam in Indonesian Islamic Army, made the military worry that the incident happen again. Eventually the military, by way of "fine", began to silence critical political forces that come from Islamic circles as Natsir and AM Fatwa. Thus the military position at the pinnacle of power was more stable.

With the fall of Soeharto in 1998, the demand that the military remove themselves from politics and power was grew stronger. Finally in 2000 the military was reform and restore themselves to the realm of defense and security. The dual function of the armed forces then officially disbanded. Yet the military still has a strong influence on society. One form is the number of military alumni who played an important role in national and local politics after the reform era, but it is more of a personal ambition rather than representing their home institution (the military).

The military is very important in a nation, including in Indonesia. Military is guarantee security and defense of a state of physical threats from outside and inside. But when the military entered the political world, there will be an unhealthy political dynamic. Politics is actually related to measures to be able to influence policy-making to match what is desired, which of course is good for all. But too often politics are closely linked to power struggles within a country. The seizure of power is sometimes done in various ways, including ways that are not good. Therefore, sometimes politics is considered "unclean" by some people. If the military into the politics, and perform the way "dirty", then it will be very dangerous, because to get rid of their political opponents  they could use the military force, as done when facing an opponent country. Even political enemies sometimes regarded as enemies of the state.

Actually, the military banned totally get into politics is not an appropriate action. Because, however the military is also have the right to play politics. But seeing the political climate in Indonesia is full of intrigues "dirty" as it is today, then the military should be innocent in order to maintain public trust in the military and for the sake of keeping bawdy chaotic political situation occurs among the elite only, not to the general public too. Today might be more appropriate for the military to get personally involved in politics and did not carry its institutions.