Langsung ke konten utama

Persatuan Indonesia

Jika ada pertanyaan “Sila makanakah yang paling kuat dan paling penting dalam Pancasila?”, maka jawabannya adalah Sila Ketiga “Persatuan Indonesia”. Kenapa paling kuat? Karena demi menagakkan Sila Ketiga ini, keempat Sila lainnya dapat diabaikan.

Contoh pertama, Sila Pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” secara tersurat sebenarnya ditujukan untuk masyarakat yang memeluk Agama Islam, karena kata Maha Esa itu berarti bahwa Tuhan itu benar-benar Satu dan tidak termanifes dalam wujud apapun (baik dalam wujud tiga dewa, atau dalam wujud manusia). Namun karena “Persatuan Indonesia’ lebih penting, makan Ketuhanan Yang Maha Esa kemudian didistorsikan atau bahkan tidak dipedulikan, karena bisa menyakiti perasaan umat beragama lainnya (non muslim).

Contoh kedua, demi menegakkan Persatuan Indonesia, diadakan Daerah Operasi Militer (DOM) di berbagai daerah yang menyatakan ingin lepas dari Negara Kesatuan Indonesia. Sering kali DOM ini ditegakkan dengan mengabaikan Sila Kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”.
Contoh ketiga, Sila Keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” sama dengan demokrasi. Namun sering kali demokrasi di parlemen menimbulkan kekisruhan dan ketidakstabilan pemerintahan, sehingga berpotensi untuk menyebabkan perpecahan pada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu demi Persatuan Indonesia maka kerakyatan dipimpin oleh seorang presiden karismatik dengan mengabaikan musyawarah dan suara perwakilan, dimana hal ini sama dengan negara otoriter.

Contoh keempat, seharusnya kebijakan yang diambil oleh negara didasarkan pada Sila Kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dimanapun berada, baik di Timur ataupun di Barat, baik di Jawa ataupun Luar Jawa. Namun demi menjaga “Persatuan Indonesia”, maka wewenang “Keadilan Sosial” ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar setiap daerah memiliki “keterikatan” dengan pusat. Namun lama-kelamaan keterikatan ini menjadi ketergantungan, menyebabkan banyak daerah sulit berkembang karena tidak bisa berinovasi.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Lombok Tempo Dulu

Zaman Majapahit Tidak ada catatan yang jelas sejak kapan Pulau Lombok dihuni oleh manusia. Selain itu bukti-bukti peradaban zaman purba di Pulau Lombok sangat minim. Namun pada abad ke 14, terdapat bukti bahwa Lombok telah memiliki hubungan dengan Jawa. Hal ini tercantum dalam kitab Nagarakertagama yang ditulis pada tahun 1365 M oleh Mpu Prapanca. Dalam kitab yang berbahasa jawa kuno itu, diceritakan secara singkat tentang Lombok Mirah dan Sasak Adi . Dalam pupuh ke 14 tertulis sebagai berikut: “Muwah tang I Gurunsanusa ri Lombok Mirah lawantikang Sasak Adi nikalu kebayian kabeh Muwah tanah I Bantayan Pramuka Bantayan len Luwuk teken Udamakatrayadhi nikayang sanusa pupul.” Kerajaan Selaparang, yang terletak di Lombok Timur, kemungkinan adalah salah satu kerajaan yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Masyarakat yang ada di daerah Bayan dan Sembalun, yang terletak di utara Lombok, percaya bahwa mereka adalah keturunan orang Majapahit. Sebagian masyarakat Sas...
2 komentar
Baca selengkapnya

Asal Mula Nasionalisme di Indonesia.

Bima, Tokoh populer dari wayang wayang, Bapak Raden Gatutkatja. Majalah di mana artikel ini awalnya terbit disebut Suluh Indonesia Muda (The Torch of Young Indonesia). Gustav Klemm (1802-1867) adalah seorang sejarawan Jerman yang sepuluh jilidnya Culturgescflichte der Menschheit (sejarah Budaya manusia) memiliki reputasi yang cukup besar pada masanya. Dietrich Schafer (1845-1929) adalah seorang sejarawan Jerman yang mencatat Weltgeschichte der Neuzeit (sejarah dunia Modem). Sukarno jelas menyinggung Mohandas Karamchand Candhi (1869-1948), dan peran sentral yang dimainkannya dalam gerakan nasionalis India saat itu. Judul kehormatan Mahatma (Jiwa Besar) diberikan kepada Gandhi oleh rekan-rekan nasionalisnya karena kualitas pribadinya yang luar biasa dan kepemimpinan pemersatunya. Budi Utomo, yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1906, biasanya dianggap sebagai organisasi nasionalis modem pertama dalam sejarah Indonesia. Orientasi orang Jawa, sangat berhati-hati dan kooperatif dalam s...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Negara Hukum

Indonesia sejak awal berdirinya telah ditetapkan sebagai negara republik. Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara suku, bukan negara ras dan bukan negara penguasa tunggal. Indonesia adalah republik, dimana kekuasaan ada di tangan semua rakyatnya (tanpa memandang agama, ras, jabatan, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial, tingkat pendidikan dll). Tapi hal itu bukan berarti rakyat bisa semena-mena karena merasa berkuasa. Rakyat itu banyak dan bermacam-macam serta memiliki kepentingan berbeda-beda. Agar rakyat yang katanya “berkuasa” itu tidak mengganggu kepentingan rakyat-rakyat lainnya yang juga “berkuasa”, maka dibuatlah kesepakatan bersama yang tertulis dan disetujui oleh semua “rakyat”. Kesepakatan ini dinamakan hukum dan barang siapa yang melanggarnya akan diberi hukuman . Indonesia since its inception has been established as a republic. Indonesia is not a theocracy, not tribal state, not a fascist state, nor an autocracy. Indonesia is a republic, where power is in the h...
1 komentar
Baca selengkapnya